Sangatta – Pandangan fraksi terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021, rapat yang di pimpin langsung ketua DPRD kabupaten Kutai timur, Joni dan anggota DPRD lainnya, dihadiri juga Wakil Pupati Kutim, H. Kasmidi Bulang dan para undangan lainnya .

Kali ini Piter Palinggi mewakili partai Nasdem untuk penyampai kan pandangan umum fraksi , Piter Palinggi mengatakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 ini, merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Agar informasi peruntukan APBD dapat diketahui secara transparan dan akuntabel ” .

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 184 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi — Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021, Beberapa poin yang disampaikan ke DPRD oleh Pemerintah salah satunya yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas.

” Laporan Pertanggungjawaban diserahkan sepenuhnya kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan untuk mencermati, memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif serta melakukan klarifikasi sebagai bahan masukan bagi jajaran Eksekutif ” . Ucap nya .

Fraksi Nasdem juga mengatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021, dengan opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Fraksi Partai Nasdem berharap pada Pemerintah ” agar APBD diharapkan dapat mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi. Fraksi Nasdem Juga mendorong dalam penyajian laporan keuangan hasil audit BPK-RI, Pemeritah Daerah hendaknya berkomitmen menindak lanjuti Rekomendasi dari BPK-RI sesuai dengan laporan hasil pemerikasaan BPK atas LKPD Kabupaten Kutai Timur yaitu terkait Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here