Kutai Timur – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terhadap Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023, dalam rapat Paripurna yang ke 21 di ruang sidang utama sekretariat DPRD, Rabu, (20/07/2022) .

Pemkab Kutim yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Pengembangan Sentra Ekonomi Yang Didukung Pelayanan Publik Yang Berkualitas”, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berdasarkan potensi dan kondisi daerah saat ini.

“Maka disusunlah berbagai prioritas yang bertahap kepada upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memperhitungkan keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan antara masing-masing OPD.” Ujar H Sobirin Bagus yang mewakili fraksinya

Kemudian, dengan keselarasan tersebut kiranya sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien yang yang diatur dengan memperhatikan target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan urusan-urusan Pemerintan Daerah yang tercantum juga disesuaikan dengan proteksi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang didasari berbagai asumsi yang melandasinya seperti ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan di formulasikan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

“Kami (Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya) mengapresiasi upaya pemerintah dalam penyusunan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023, “ lanjutnya

Untuk itu, pihaknya meinta agar segera dilakukan pembahasan yang lebih terperinci antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya juga memberikan sedikit catatan kepada pemerintah daerah agar lebih fokus pembangunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

“Serta mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien,” pungkasnya. (Adv/Rky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here