Kutai Timur – Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Memberikan Beberapa empat Catatan tentang Rancangan Peraturan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang di sampaikan oleh Hasna dalam Rapat Paripurna yang ke 20, di ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (21/07/2022) .

Sesuai dengan RKPD 2023 Tema Pembangunan Daerah Kabupaten yaitu , “Pengembangan Sentra Ekonomi yang didukung Pelayanan Publik Yang Berkualitas “. Menurutnya, tema yang ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi saat ini , dimana ekonomi harus di dorong untuk bangkit bergerak tumbuh dan penyerapan lapangan pekerjaan secara luas serta melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur dasar .

Adapun catatan yang dimaksudkan sebagai masukan meliputi, Pertama, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sekitar 80 miliar , hal ini menunjukan optimisme dan semangat kinerja positif pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Daerah .
“Kami (Fraksi Golongan Karya)mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya optimalisasi Pengelolaan dan Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, “ucapnya .

Kemudian, Pendapatan Kabupaten Kutim adalah Pos Dana Transfer Pusat dan Transfer Daerah yang mencapai 2,754 Triliun Rupiah .Mengalami kenaikan sebesar 157 miliar rupiah dari Tahun sebelumnya sebesar 2,597 Triliun rupiah. pihaknya meminta agar dalam alokasi untuk pemenuhan pelayanan dasar di TA 2023 atau bersifat Mandatory Spending dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efektif ,efesien ,akuntable dan sesuai dengan ketentuan undang-undang . Sesuai dengan Perintah PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah diminta untuk menyelenggarakan Penerapan System Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

“Kami mendorong pemerintah agar dalam Penerapan SPBE dapat di berjalan optimal dan terintegrasi secara menyuluruh di Tahun 2023, “ pintanya .

Terakhir, tugas utama Kepala Daerah adalah melakukan pembangunan dan mengelola Keuangan Daerah . Tugas ini dapat terlaksana dengan baik apabila ada komitment dan sinergitas semua pemangku kepentingan . Fraksi Golongan Karya mendukung Pemerintah Daerah melanjutkan Tahap Pembahasan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama. (Adv/Rky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here